1Buy Celebrex Online – Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan ada tiga provinsi dengan angka stunting tertinggi saat ini. Provinsi ini adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Pemerintah fokus menekan angka stunting di wilayah-wilayah ini karena keberhasilannya akan berkontribusi besar pada penurunan stunting nasional.
Masa Kritis Cegah Stunting
Menkes menekankan pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan sebagai periode paling krusial. Menurutnya, 11% kasus stunting bermula dari bayi saat lahir, dan 10-11% lainnya terjadi pada usia 6 hingga 24 bulan, masa setelah pemberian ASI eksklusif.
“Kalau tidak ada yang membantu ibu, bayi bisa langsung masuk dalam siklus stunting sejak lahir,” kata Menkes dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (1/7/2025). Ia menegaskan, intervensi harus dimulai dari kehamilan hingga masa pemberian makanan tambahan setelah ASI.
“Baca Juga: Jangan Panik! Ini Cara Cepat Atasi Hipotermia di Gunung”
Stunting merupakan masalah gizi kronis yang terjadi akibat kurangnya asupan gizi sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun. Untuk itu, pemerintah telah menerapkan 11 intervensi spesifik, seperti pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil, pemantauan berat badan balita, serta pengawasan gizi mikro.
Tahun ini, Kemenkes menargetkan menjangkau lebih dari 3 juta anak dengan anggaran hingga Rp1,9 triliun, meningkat signifikan dibanding capaian tahun lalu yang hanya menjangkau 700 ribu anak.
Pengawasan Makanan Anak Jadi Prioritas
Menkes juga menekankan pentingnya pengawasan kualitas makanan anak, terutama makanan siap saji di sekolah. “Yang penting bukan cuma makanannya tersedia, tapi kandungannya harus bergizi dan cara memasaknya sesuai standar,” tegasnya.
Intervensi Harus Dimulai Sejak Pra-Kelahiran
Menteri Kependudukan dan Kepala BKKBN, Wihaji, menambahkan bahwa upaya menurunkan stunting tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan. Ia menilai, hanya 30% intervensi yang berasal dari sektor kesehatan, sisanya melibatkan sektor pendidikan, sosial, dan pemberdayaan keluarga.
Menurut Wihaji, remaja putri perlu mendapat edukasi dan suplemen gizi sebelum menikah. Selain itu, makanan tambahan pasca-ASI eksklusif juga menjadi prioritas agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
BKKBN menargetkan menjangkau 3,7 juta anak dengan fokus di provinsi-provinsi prioritas, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif dinas daerah dalam mengawasi program di lapangan.
Evaluasi Program dan Perbaikan Target
Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengapresiasi penurunan angka stunting menjadi 19,4%, namun menilai capaian tersebut masih jauh dari target 14% pada 2024. Ia menilai, selama lima tahun terakhir, Program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) belum berjalan efektif.
Edy juga mengkritisi rendahnya jangkauan program untuk ibu hamil dan menyusui, serta menyoroti bahwa bantuan makanan tambahan kerap tidak sesuai kebutuhan lokal. “Kalau mau efektif, makanan tambahan harus sesuai budaya dan kebutuhan daerah, bukan sekadar roti yang tidak dimakan,” ujarnya.
Ia menegaskan, kolaborasi antara pusat dan daerah harus diperjelas agar pengawasan program berjalan optimal. “Jangan sampai program stunting dianggap hanya urusan pusat. Semua pihak, termasuk kepala daerah, wajib terlibat aktif,” tutupnya.
“Simak Juga: Prabowo Instruksikan Menteri Tangani Krisis Kekurangan Dokter”
